Pemprov-Kalbar perkuat pengawasan BBM untuk Nelayan
5W+1H - Rincian Kejadian
Pemprov Kalbar memperkuat koordinasi dan pengawasan penyaluran BBM subsidi bagi nelayan agar tepat sasaran dan tidak disalahgunakan.
Sekda Kalbar Harisson, Pemprov Kalbar, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPH Migas, Pertamina Patra Niaga, aparat penegak hukum, pengelola SPBUN, dan nelayan penerima manfaat.
Kalimantan Barat (sekitar Kantor Gubernur Kalbar, Pontianak); mencakup 17 SPBUN aktif dan 1 SPBN di Kota Pontianak.
Artikel terbit Jumat 21 Agustus 2026 WIB; penguatan pengawasan menyusul rakor efektivitas penyaluran BBM subsidi nelayan.
Untuk memastikan BBM subsidi bagi nelayan tepat sasaran, sesuai kebutuhan, mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan yang merugikan masyarakat.
Dengan memperkuat koordinasi lintas instansi, pengawasan bersama yang terpadu dan berkelanjutan, serta penggunaan kode QR pada rekomendasi agar BBM hanya diterima nelayan yang berhak.
